BOLTIM, REPORTASENASIONAL.ID – Polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Penjabat (Pj) Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menuai sorotan. Tokoh masyarakat Uyun K. Pangalima secara terbuka meminta pemerintah daerah mengevaluasi, bahkan membatalkan pengangkatan P3K yang telah dilantik sebagai Pj Sangadi.

Pernyataan tersebut muncul setelah Pemerintah Kabupaten Boltim melantik sepuluh Penjabat Sangadi pada Kamis (12/11/2026). Salah satu pejabat yang dilantik diketahui berstatus P3K dan ditempatkan sebagai Pj Sangadi Desa Tombolikat.

Uyun menilai pemerintah daerah perlu mencermati ketentuan yang mengatur rangkap jabatan bagi P3K dalam pemerintahan desa. Ia menyebut terdapat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang perlu dijadikan bahan evaluasi.

“Ada edaran Mendagri soal P3K tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa. Benar pendapat Asisten I dan tidak ada dasar aturan dan kapasitas pendapat dari Kadis DPMD. Pendapat saya, gugurkan lagi P3K yang sudah ditunjuk sebagai Pj Sangadi,” tegas Uyun.

Pernyataan tersebut semakin menambah tekanan terhadap Pemkab Boltim, terlebih setelah muncul perbedaan penjelasan antara Asisten I Pemkab Boltim, Hendra Tangel, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Fitra Damopolii.

Sebelumnya, Hendra Tangel secara terbuka mengakui bahwa ketentuan yang menjadi rujukan pengangkatan Pj Sangadi menyebutkan PNS. Ia bahkan menyatakan pengangkatan P3K dilakukan karena keterbatasan jumlah PNS yang tersedia untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Kalau dibilang menabrak peraturan, memang menabrak. Karena di situ disebutkan PNS,” ungkap Hendra saat dikonfirmasi wartawan.

Berbeda dengan penjelasan tersebut, Kepala Dinas PMD Fitra Damopolii justru membantah adanya pelanggaran. Ia beralasan P3K merupakan bagian dari ASN sehingga menurutnya pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan.

“ASN itu adalah PNS dan P3K,” kata Fitra.

Bahkan, ketika ditanya secara tegas apakah pengangkatan tersebut menabrak aturan, Fitra menjawab, “Ndak menabrak aturan. Siapa bilang menabrak aturan?”

BUKAN SEKADAR PERDEBATAN STATUS ASN

Jika ditelusuri berdasarkan ketentuan perundang-undangan, persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan menyatakan bahwa P3K merupakan bagian dari ASN.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memang mengelompokkan Pegawai ASN menjadi PNS dan P3K. Namun, keduanya memiliki status kepegawaian yang berbeda.

Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa memuat ketentuan persyaratan PNS untuk jabatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk dalam kondisi kekosongan jabatan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai PNS sebagai penjabat juga terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (3), sesuai kondisi yang diatur dalam masing-masing pasal.

Dengan demikian, argumentasi bahwa P3K merupakan ASN belum otomatis menjawab apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Pj Sangadi.

BUPATI DIMINTA BUKA DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Persoalan ini kini mengarah pada tanggung jawab pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.

Bupati Boltim Oskar Manoppo sebagai pejabat yang menandatangani Keputusan Bupati Nomor 386 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sangadi perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai landasan hukum pengangkatan P3K tersebut.

Jika pengangkatan dilakukan karena keterbatasan jumlah PNS, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kekurangan personel dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan persyaratan yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan Bupati dalam menunjuk penjabat bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan teknis dan hukum. Dasar pertimbangan itu perlu dibuka agar dapat diperiksa dan dipahami oleh publik.

PEMKAB BOLTIM DIMINTA SEGERA EVALUASI SK

Sorotan Uyun K. Pangalima menjadi salah satu bentuk kritik terhadap kebijakan pengangkatan Pj Sangadi di Boltim. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap pejabat yang ditunjuk benar-benar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pj Sangadi memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, hingga pelaksanaan program dan anggaran desa. Karena itu, kepastian hukum dalam proses pengangkatannya tidak boleh diabaikan.

Pemkab Boltim diminta tidak menganggap persoalan ini sekadar polemik. Bupati, Dinas PMD, dan bagian hukum perlu membuka dasar hukum yang digunakan, memeriksa status kepegawaian pejabat yang bersangkutan, serta mengevaluasi SK pengangkatan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah daerah. Apakah pengangkatan P3K sebagai Pj Sangadi di Tombolikat telah sesuai dengan aturan, atau justru terdapat ketentuan yang perlu dikoreksi?

Pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui dokumen hukum dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan bahwa P3K merupakan bagian dari ASN.

Sumber : (R2/Redaksi)